Rekonstruksi Tantangan PDGI Pasca Kongres Makassar

Oleh : Rustan Ambo Asse
Ketua Dewan Mahasiswa Profesi FKG Universitas Hasanuddin

Dentamedia No.3 Vol.9 : Juli-September 2009
Pendahuluan
Salah satu prasarat mutlak sebuah organisasi adalah keberadaan visi dan misi yang terencana sertamampu memberikan solusi pada setiap permasalahan yang timbul. Hal ini berlaku pula untuk PDGI, sebuah organisasi satu-satunya untuk dokter gigi yang dimata masyarakat dipandang sebagai pangkal harapan perubahan pada dunia kedokteran gigi Indonesia.
Kongres PDGI ynag dilakukan di Makassar tanggal 20-23 Maret 2005 adalah sarana yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi penguatan peran PDGI melalui rekontruksi pemahaman keberadaan PDGI serta optimalisasi kinerja organisasi baik pada tingkatan pusat maupun daerah.
Problem Kultural
Masyarakat pada umumnya masih menganggap kesehatan gigi dan mulut sebagai sebuah “kesehatan sekunder” dibandingkan dengan kesehatan yang lain. Padahal sehat seharusnya tidak mengalami deviasi makna bila konsisten dengan prinsip Indonesia Sehat 2010. Konsisten dalam artian bahwa semua penyakit harus disembuhkan.
Advokasi PDGI pada problem cultural ini belum maksimal karena PDGI kurang dalam pendampingan masyarakat umum. Masalah ini sepintas terlihat sederhana, tetrapi tidak demikian sebenarnya, diperlukan upaya sosialisasi terus-menerus melalui sarana berbagai media agar terjadi perubahan sikap masyarakat dalam memandang kesehatan gigi dan mulut.
Relasi Organisasi Profesi
Organisasi yang berkecimpung di dunia kedokteran gigi bukan hanya PDGI, ada AFDOKGI, Asosiasi RSGM, PSMKGI, serta beberapa LSM. Konsolidasi anatar organisasi sangat diperlukan untuk mewujudkan visi bersama yang dapat menjadi dasar bagi terciptanya sinergi antar organisasi.
PDGI sebagai organisasi dengan cakupan keanggotaan terbesar memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga adalah pada tempatnya apabila PDGI menjadi arus utama dalam kerjasama antar organisasi, melalui penciptaan momentum tertentu yang dapat menjadi sarana terbangunnya sebuah kerjasama.
Problem Kontemporer
Banyak problem kontemporer yang menjadi PR dokter gigi, diantaranya adalah kesempatan kerja bagi dokter gigi muda. Kebijakan baru tentang dokter PTT yang desentralisasi saat ini telah menjadikan kesejahteraan dan kepastian masa depan dokter gigi muda semakin tidak jelas.
Permasalahan lain adalah standar kompetensi yang merupakan patokan bagi FKG-FKG dalam menyusun kurikulum. Dengan makin derasnya arus informasi, perlu dipikirkan mekanisme yang dapat menjamin kondisi dunia pendidikan yang selalu berada di depan bila disbanding dengan kondisi praktis di lapangan.
RSGM
Keberadaan RSGM sampai saat ini belum memiliki pondasi yang kokoh dari sudut legalitas, di beberapa daerah masih banyak unsure Pemda yang beretensi terhadap keberadaan RSGM. Kondisi ini perlu diadvokasi oleh PDGI agar keberadaan 11 RSGM diseluruh Indonesia jumlahnya tidak berkurang, tetapi malah harus bertambah.
RSGM dimasa datang harus didorong untuk menjadi komponen utama perkembangan ilmu kedokteran gigi, sebagai pusat perubahan, khususnya dalam peningkatan kualitas keilmuan dan profesionalisme dokter gigi.
Manajemen Organisasi
Kordinasi adalah syarat mutlak dari organisasi, untuk itu PDGI sebagai organisasi yang sudah cukup tua memerlukan penguatan pada aspek ini. Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas memang sangat menyulitkan dalam pengkoordinasian organisasi baik pada tingkat pengurus wilayah maupun pengurus cabang. Pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu jalan yang paling masuk akal untuk mengefektifkan koordinasi tanpa perlu keluar banyak pengorbanan.
Bila koordinasi telah berjalan dengan lancer, maka persoalan dokter gigi dimanapun berada, dapat dengan mudah dicarikan solusinya, karena lebih banyak kepala yang memikirkannya.
Mahasiswa
Mahasiswa kedokteran gigi merupakan tunas muda yang akan menjadi unsure utama dalam proses regenerasi dalaman tubuh PDGI. Maka adalah sangat strategis apabila PDGI aktif melakukan pembinaan bagi para mahasiswa sebagai sebuah upaya regenerasi. Caranya bisa melalui organisasi kemahasiswaan yang telah ada saat ini, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa di tiap FKG atau organisasi tingkat nasional seperti Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI).
Selengkapnya...

Menuju Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2020

Oleh : Emmyr Faizal Moeis
Ketua Pengurus Besar PDGI

Dentamedia No.4 Vol.8 : Oktober-Desember 2004

Pendahuluan
Hal ini ditujukan untuk tenaga professional kesehatan gigi dan mulut, termasuk juga PDGI sebagai organisasi profesi dokter gigi dan para pemerhati yang memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap kesehatan rakyat Indonesia. Tentunya ajakan ini berkaitan dengan pengembangan di bidang perencanaan, aktifitas dan rancang-bangun program-program untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat sekaligus pencegahan penyakit gigi dan mulut, khususnya untuk menjawab ekuitas bagi rakyat Indonesia yang belum terjamah oleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Ajakan ini menginginkan adanya kebersamaan kerja diantara masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terkait. Dengan adanya kebersamaan yang menyatukan upaya-upaya yang ada, hal tersebut akan meningkatkan daya kemampuan dan pengalaman kita dalam mengekselarasi gerakan untuk mencapai Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2010.
Permasalahan
Penyakit mulut adalah bagian integral dari kesehatan secara umum. Dengan bertambahnya angka harapan hidup bagi populasi Indonesia; kesehatan gigi dan mulut semakin jelas memegang peranann utama dalam peningkatan kualitas hidup seseorang.
Di negara-negara berkembang, terjadi kecenderungan peningkatan penyakit gigi dan mulut khususnya karies gigi, penyakit gusi(periodontitis), maloklusi, dan kanker mulut. Di Negara-negara maju, terlihat dengan jelas adanya penurunan insidensi pengakit gigi dan mulut; hal ini merupakan keberhasilan pendidikan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat dan perubahan pola fdiet masyarakat serta penggunaan florida dalam bentuk air minum,permen karet, dan pasta gigi.
Di Indonesia, karies gigi menunjukan peningkatan dalam 5 tahun terakhir, hamper 95% rakyat Indonesia mengalami penyakit gigi dan mulut. Secara umum, populasi Negara ini dapat dikatakan masih kurang pengetahuannya di bidang penyakit gigi serta hubungannya dengan penyakit-penyakit lainnya. Rata-rata dihasilkan 720 dokter gigi baru per tahun dan saat ini perbandingan dokter gigi dengan rakyat Indonesia adalah 1:30.000 yang pendistribusiannya tidak merata dan berkumpul di daerah urban, sedangkan 70% populasi Indonesia berada di daerah pedesaan. Selain itu, orientasi dari dokter gigi lebih mengarah kepada pengobatan dibandingkan pencegahan.
Hal ini tentunya didasari pada pola pendidikan kesehatan dan kedokteran gigi di Indonesia.
Masalah lain yang kita hadapi adalah tidak dimilikinya system pencatatan data kesehatan gigi dan mulut yang dikelola dengan baik. Sebagai bahan rasionalisasi untuk bertindak tentunya harus berdasar pada data yang ada; sayangnya di Indonesia data tersebut belum tergali secara optimal, bahkan belum dimanfaatkan atau termanfaatkan dalam beberapa kebijakan yang ada.
Sasaran
Untuk mencapai Sehat Gigi dan Mulut Indonesia -2010, perlu di kembangkan tujuan program kesehatan gigi dan mulut yang memiliki cakupan nasional, tentunya upaya yang dikembangkan haruslah bertolak pada tujuan-tujuan kesehatan yang telah ada saat ini. Upaya yang harus diilakukan dalam 5 tahun mendatang dapat juga dijadikan tujuan program ini, anatara lain:
1. Menurunkan insidensi penyakit gigi dan mulut sampai dengan 40% dari prevalensi yang ada sekarang.
2. Menurunkan nilai DMTF pada anak-anak sekolah usia anatara 6-12 tahun dibawah 2.
3. Mengurangi prevalensi penyakit periodontal yang tinggi menjadi prevalensi yang rendah.
4. Pada usia 18 tahun, harus memiliki 85% gigi sehat di dalam mulutnya.
5. Mengurangi sebanyak 50% dari gigi yang hilang antara usia 35-44 tahun.
6. Mengurangi sebanyak 25% dari gigi yang hilang pada usia 65 tahun keatas.
7. Mengurangi sebanyak 50% dari kasus maloklusi dan kerusakan dentofasial dari keadaan yang ada sekarang.
8. Mengurangi jumlah kasus baru padaa kanker mulut dan lesi pre-kanker dari keadaan yang ada sekarang.
Harus ada tindakan aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2020. Aksi ini tentunya harus seiring dengan Indonesia Sehat 2010 sebagai titik tumpu tercapainya Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2010.
Selengkapnya...

Kedokteran Gigi Indonesia di Tengah Himpitan Globalisasi Perdagangan Jasa

Oleh : Wastuti Hidayati
Dokter Gigi di Jepang

Dentamedia No.1Vol.8 : Januari-Maret 2004

Di akhir tahun 90-an tema globalisasi telah ramai dibicarakan kalangan dokter gigi dalam aneka seminar dan temu ilmiah, kini era itu telah datang melimbas siapa saja yang tak siap menghadapinya.
Era globalisasi perdagangan pada hakekatnya adalah zaman dimana tidak ada hambatan apapun dalam perdagangan antar Negara di dunia yang digambarkan sebagai borderless world yaitu dunia tanpa batastetapi saling terkait dalam satu ikatan mata rantai anatara satu bangsa dengan bangsa lain; di dalamnya arus informasi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan melaju dengan bebas tanpa hambatan ideology maupun proteksi.
Semua kondisi diatas tercipta melalui liberalisasi perdagangan yang menghilangkan berbagai proteksi dan hambatan di semua Negara, untuk menuju pada kondisi seperti itu tidaklah mudah, diperlukan hamper setengah abad bila dihitung sejak tahun 1947 sampai ditandatanganinya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1994.
Inti dari GATT adalah penurunan tariff yaitu pajak yang dikenakan atas barang impor hingga 0% juga menghilangkan hambatan non tariff seperti bea impor, kuota, dumping, ataupun subsidi.
Sebagai bagian dari GATT terdapat GATS yaitu General Agreement on Trade in Services yang mengatur masalah perdagangan jasa termasuk didalamnya jasa pelayanan kesehatan. Secara garis bsar pengaturan yang terdapat dalam GATS adalah sebagai berikut:
1. Prinsip cross border yaitu keleluasan seseorang atau perusahaan untuk memasok layanan di Negara lain.
2. Prinsip comsumption abroad yaitu kebebasan penduduk suatu Negara untuk mengkonsumsi layanan dari Negara lain.
3. Prinsip commercial presence yaitu kesempatan suatu perusahaan untuk memasok layanan melalui kehadirannya di Negara lain
4. Prinsip presence of natural person yaitu kehadiran seseorang untuk memasok layanan di Negara lain.
Untuk menangani berbagai masalah yang mungkin timbul akibat pengaturan GATT maka didirikanlah WTO yang akan mengawasi dan menegakkan disiplin diantara penandatangan perjanjian.
Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi kesepakatan GATT sehingga akan turut serta aktif dalam regulasi ini. Seperti halnya kebanyakan Negara berkembang sebagian pelaku usaha di Indonesia menghadapi datangnya era ini dengan ambivalen, rasa optimis yang ditaburi was-was. Ini timbul karena dunia usaha Indonesia dinilai tidak akan sanggup bersaing.
Kekhawatiran itu kini terbukti sudah, Indonesia hanya menjadi muara aneka barang impor tanpa mampu meningkatkan ekspor ke Negara lain. Dunia industry makin terpuruk dengan makin agresifnya gerakan buruh dan tidak kunjung diakhirinya aneka macam pungutan yang memberatkan dunia usaha. Sudah menjadi cerita rutin perusahaan PMA yang hengkang dari Indonesia, order pekerjaan yang dialihkan ke Negara lain seperti Cina atau Sri Langka, bahkan menurut desas-desus telah ada pengusaha Indonesia yang memindahkan usahanya ke luar negeri.
Pada akhirnya dunia usaha memang hanya punya satu pertimbangan utama yaitu dimana investasi cepat kembali dan keuntungan sebanyak-banyaknya bisa diraih.
Perberlakuan GATT/GATS dilakukan secara bertahap, dalam Indonesias Schedule of Comitment yang ditandatangani 15 April 1994 baru memasukkan sector jasa telekomunikasi, industry, perhubungan laut, pariwisata, dan keuangan. Namun dampaknya terhadap jasa pelayanan kesehatan kini telah terasa, terutama pada sektor perumahsakitan.
Bagi dokter gigi Indonesia bila tiba gilirannya diliberalisasi akan mendatangkan dampak positif sekaligus negative. Dampak positifnya adalah bertambahnya jumlah sarana dan tenaga kesehatan gigi, makin terbukanya kesempatan kerja bagi dokter gigi berkualifikasi internasional, serta meningkatnya mutu pelaynan kesehatan gigi. Adapun dampak negatifnya adalah berubahnya filosofi pelayanan dari sosial menjadi komersial, makin sulitnya mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, makin meningkatnya biaya pelayanan, serta makin tajamnya persaingan. Akankah kita mampu bersaing atau sekedar bertahan?
Selengkapnya...

Cerita Diseputar Seleksi CPNS-Daerah untuk Tenaga Medis

Oleh : Ronny Baehaqi Dokter Gigi di Banyuwangi

Dentamedia No. 3 Vol. 7 : Juli-September 2003
Akhir tahun lalu pemerintah baru saja membuka katup yang selama ini telah dengan sengaja dipasang dealam rangka efisiensi keuangan negara yaitu Zero Growth PNS. Sebuah kebijakan yang tidak lagi menambah jumlah PNS karena yang ada sekarang dinilai sudah mencukupi.
Bagi dunia kesehatan dampak Zero Growth lebih banyak merugikannya dari pada menguntungkannya. Banyak Puskesmas diisi oleh tenaga PTT yang hanya akan berdinas selama 3 tahun. Akibatnya setiap 3 tahun pelaksanaan program maupun kebijakan di tingkat Puskesmas seakan selalu kembali diputar ke titik 0, ini sangat merugikan, belum lagi loyalitas dan kinerja dokter dan dokter gigi PTT yang kurang mengembirakan.
Dibolehkannya kembali penerimaan PNS tentu sangat mengembirakan, bukan hanya bagi dokter dan doktr gigi tetapi juga bagi pemerintah daerah yang selama ini paling merasakan dampak kebijakan zero growth pada pelayanan publik. Namun berbeda dengan zaman dulu, sekarang sesuai dengan semangat otonomi daerah, urusan penerimaan pegawai sebagaian diserahkan pada pemerintah daerah sehingga melahirkan istilah PNS-Daerah yang diangkat oleh Bupati/Walikota dan digaji dari APBD.
Disinilah letak persoalannya karena tiap daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri yang kadang-kadang lucu atau bahkan bertentangan dengan aturan pusat. Sebagai contoh adalah kewajiban telah selesai PTT bagi PNS pusat ternyata tidak diberlakukan di banyak daerah sehingga banyak lulusan baru yang mendaftar sebagai PNS. Masalah umur juga banyak coba diterobos oleh beberapa Pemda, yaitu mencoba tetap memproses Pelamar CPNS yang umumnbya sudah melebihi syarat penerimaan PNS, caranya macam-macam seperti membuat keterangan telah menjadi Honorr Daerah selama sekian belas tahun, agar mendapat dispensasi. Bila peserta seleksi CPNS, di beberapa daerah diperbolehkan walaupun tetap menanda-tangani pernyataan tidak sedang sekolah, sekedar formalitas kata panitia pendaftaran.
Ada lagi daerah yang menetapkan pelamar harus putera daerah atau orang yang sekurang-kurangnya telah tinggal 3 tahun di daerah tersebut, kebijakan ini memang nampaknya wajar di era otonomi tapi menjadi lucu apabila diterapkan di daerah yang potensi putera daerahnya memprihatinkan. Ada daerah yang jumlah dokter/dokter gigi putera daerahnya tidak lebih dari hitungan sebelah jari tangan menerapkan aturan ini ,bisa di tebak jumlah pelamar tidak mencapai kuota walaupun setelah ditambah dengan pelamar yang memakai KTP jadi-jadian. Untuk urusan per KTP-an ini cukup mengelikan juga karena seorang sejawat yang ngebet menjadi PNS sampai punya 3 KTP agar dapat melamar di 3 kabuapten, kini ia sedang bingung karena diterima di 2 kabupaten sekaligus.
Selain kebijakan yang lucu ada juga yang menyakitkan hati, di sebuah daerah Pemda menetapkan aturan, bahwa Surat Keterangan Sehat harus dari Puskesmas, itu wajar karena berlaku hampir disemua daerah, tapi di daerah ini ditambahkan ketentuan tambahan yaitu Surat Keterangan Sehat-nya tidak boleh ditandatangani ole dokter PTT, harus PNS. Untuk urusan sehat Keterangan Sehat apa urusannya dengan PNS dan PTT karena keduanya sama dokter yang telah disumpah dan mempunyai kewenangan medis yang sama.
Pada saat tes juga beda-beda versinya, ada Pemda yang hanya memberikan tes PNS standar seperti Pancasila, GBHN, dan UUD. Ada daerah yang memberiakn tes kemampuan medis dengan memesan soal pada sebuah perguruan tinggi terkemuka, ada pula yang mempercayakannya pada dokter/dokter gigi senior di daerah itu yang ternyata lebih banyak tidak tahunya dari pada pelamar karena sudah lama tugas di daerah tanpa pernah meng-upgrade ilmunya.
Itulah serba-serbi seleksi PNS Daerah untuk Tenaga Medis, yang hasilnya di kebanyakan daerah tidak memenuhi kuota karena kurangnya pelamar. Mungkin sudah sedikit dokter dan dokter gigi yang masih mau menjadi PNS di daerah, gaji kecil jauh dari keramaian kota besar. Selamat kepada sejawat yang telah diterima jadi PNS, dan sekarang sudah mulai berdinas dan sedang siap-siap mengikuti prajab. Selamat mengabdi kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang masih sangat membutuhkan kehadiran dokter dan dokter gigi di tengah-tengah mereka.
Selengkapnya...

Iklan Praktek Dokter Gigi, Sudahkah Saatnya dilegalkan?

Oleh : Septia Indriasari
Dokter Gigi di Mataram

Dentamedia No.2 Vol.7 : April-Juni 2003
Iklan praktek bagi dokter gigi di Indonesia sampai saat ini masih merupakan hal yang tabu, kode etik Kedokteran Gigi Indonesia jelas-jelas melrang hal tersebut. Dalam kode etik hanya ada 2 pengecualian yaitu boleh memasang plang yang bentuk dan ukurannya sudah ditentukan serta boleh memasang iklan mini disurat kabar bila membuka praktek baru atau pindah praktek, itu pun isi iklannya diatur dalam kode etik.
Namun dalam prakteknya tidak demikian, lihat saja buku petunjuk telepon jakarta
( yellow pages) penuh berisi iklan dokter gigi yang tidak pernah kalah merayunya dengan iklan-iklan jenis lain, begitu pula dengan urusan plang banyak ukuran yang bentuknya jauh dari standar ,bahkan di pintu tol masuk jakarta ada yang besar dan indahnya tidak kalah dengan iklan rokok.
Hal seperti ini hanya mengejala pada profesi dokter gigi saja, tidak pada praktek dokter atau profesi kesehatan lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab, pertama dalam dunia praktek dokter, sangat jelas dibedakanb antara praktek dokter mandiri dan balai pengobatan (klinik) yang merupakan tempat praktek dokter, diaman dokter bverkedudukan sebagai tenaga kerja. Bagi dokter gigi tidak demikian karena secara nasional belum ada perangkat huikum yang memayungi keberadaan balai pengobatan gigi (klinik gigi), sehingga orang serting menganggap klinik gigi sama dengan praktek dokter gigi mandiri yang terlihat pada kode etik keluaran PDGI . Padahal seharusnya tidak demikian, kita ambil contoh saja misalnya rumah sakit walaupun aktivitas di dalamnya adalah pelayanan dokter tetapi kode etik kedokteran Indonesia (kodeki) hanya beralku untuk dokter yang praktek doi dalam rumah sakit tetapi tidak berlaku untuk rumah sakit itu sendiri sebagai sebuah institusi. Seharusnya urusan regulasi Balai Pengobatan Gigi (BPG) swasta menjadi agenda PDGI sehingga BPG-BPG swasta bisa berkembang peast samapai ke tingkat desa. Dan kecamatan seperti yang terjadi pada Balai Pengobatan (BP) swasta.
Kembali pada masalah iklan praktek dokter gigi, sepertinya para pelaku pelanggaran etik yang tidak peranah ditindak PDGI ini berakibat ke Amerika dalam urusan promosi dan periklanan, yang memang memiliki kebijakan lain dalam urusan iklan praktek dokter gigi.
Pada tahun 1979 komisi dagang federal (FTC) Amerika Serikat telah membuat ADA (American Dental Association) PDGI nya Amerika terpaksa menghilangkan iklan dari kode etik profesi dokter gigi Ameriak. Namun demikian kebebasan ini bukan tanpa batas karena ada Apellate Disiplinary Decisions dari Badan Etik, Hukum dan Masalah Peradilan ADA.
Dalam etika periklanan yang mereka atur ada 3 hal yang menjadi norma utama yaitu menghormati otonomi pasien, membina hubungan ideal, menjunjung integritas dalam prinsip pendidikan.
Dalam iklan terbatas yang diperbolehkan kode4 etik keluaran PDGI agaknya masih mengacu pada konsep Guilt Model, yaitu kondisi pasien tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan memilih dokter gigi terbaik menurut pendapatnya karena informasi yang di berikan oleh tiap praktek dokter gigi di seluruh Indonesia sama semua berisi nama dan jam kerja.
Konsep Guilt Model menjadi gugur dengan adanya iklan praktek dokter gigi yang juga memberikan informasi lain seperti pelayanan yang dapat diberikan, keahlian yang dimiliki, bahkan riwayat pendidikan sang dokter gigi. Dalam kondisi seperti ini pasien menjadi punya dasar pertimbangan dalam memilih dokter gigi yang akan didatanginya.
FTC menghendaki pola informatif seperti diatas yang akan mengubah Guilt Model menjadi Comercial Model. Lebih lanjut model ini diharapkan akan melahirkan kompetisi kualitas anatar dokter gigi baik dari segi pengobatan maupun pelayanan lkainnya, ini terjadi karena secara ketat regulasi mengariskan bahwabahea apa yang diiklankan merupakan kebenaran, bukan sekedar bujukan tanpa dasar.
Bagaimana dengan Indonesia? Para tokoh pengurus cabang PDGI di seluruh Indonesia yang nanti akan berkongres di Bukittinggi agaknya perlu memikirkan hal ini. Iklan praktek dokter gigi telah ada di Indonesia tanpa pernah mampu ditindak oleh PDGI, bukankah lebih baik hal ini diatur saja lebih fleksibel dalam Kode Etik karena ternyata iklan bukanlah hal negatif baik bagi dokter gigi maupun pasiennya.
Selengkapnya...

 
Hak cipta copyright © 1997-2016 Dentamedia, isi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
© free template by Blogspot tutorial