dentamediaopini

Rekonstruksi Tantangan PDGI Pasca Kongres Makassar

2009-12-30T05:18:00.000-08:00

Oleh : Rustan Ambo Asse
Ketua Dewan Mahasiswa Profesi FKG Universitas Hasanuddin

Dentamedia No.3 Vol.9 : Juli-September 2009
Pendahuluan
Salah satu prasarat mutlak sebuah organisasi adalah keberadaan visi dan misi yang terencana sertamampu memberikan solusi pada setiap permasalahan yang timbul. Hal ini berlaku pula untuk PDGI, sebuah organisasi satu-satunya untuk dokter gigi yang dimata masyarakat dipandang sebagai pangkal harapan perubahan pada dunia kedokteran gigi Indonesia.
Kongres PDGI ynag dilakukan di Makassar tanggal 20-23 Maret 2005 adalah sarana yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi penguatan peran PDGI melalui rekontruksi pemahaman keberadaan PDGI serta optimalisasi kinerja organisasi baik pada tingkatan pusat maupun daerah.
Problem Kultural
Masyarakat pada umumnya masih menganggap kesehatan gigi dan mulut sebagai sebuah “kesehatan sekunder” dibandingkan dengan kesehatan yang lain. Padahal sehat seharusnya tidak mengalami deviasi makna bila konsisten dengan prinsip Indonesia Sehat 2010. Konsisten dalam artian bahwa semua penyakit harus disembuhkan.
Advokasi PDGI pada problem cultural ini belum maksimal karena PDGI kurang dalam pendampingan masyarakat umum. Masalah ini sepintas terlihat sederhana, tetrapi tidak demikian sebenarnya, diperlukan upaya sosialisasi terus-menerus melalui sarana berbagai media agar terjadi perubahan sikap masyarakat dalam memandang kesehatan gigi dan mulut.
Relasi Organisasi Profesi
Organisasi yang berkecimpung di dunia kedokteran gigi bukan hanya PDGI, ada AFDOKGI, Asosiasi RSGM, PSMKGI, serta beberapa LSM. Konsolidasi anatar organisasi sangat diperlukan untuk mewujudkan visi bersama yang dapat menjadi dasar bagi terciptanya sinergi antar organisasi.
PDGI sebagai organisasi dengan cakupan keanggotaan terbesar memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga adalah pada tempatnya apabila PDGI menjadi arus utama dalam kerjasama antar organisasi, melalui penciptaan momentum tertentu yang dapat menjadi sarana terbangunnya sebuah kerjasama.
Problem Kontemporer
Banyak problem kontemporer yang menjadi PR dokter gigi, diantaranya adalah kesempatan kerja bagi dokter gigi muda. Kebijakan baru tentang dokter PTT yang desentralisasi saat ini telah menjadikan kesejahteraan dan kepastian masa depan dokter gigi muda semakin tidak jelas.
Permasalahan lain adalah standar kompetensi yang merupakan patokan bagi FKG-FKG dalam menyusun kurikulum. Dengan makin derasnya arus informasi, perlu dipikirkan mekanisme yang dapat menjamin kondisi dunia pendidikan yang selalu berada di depan bila disbanding dengan kondisi praktis di lapangan.
RSGM
Keberadaan RSGM sampai saat ini belum memiliki pondasi yang kokoh dari sudut legalitas, di beberapa daerah masih banyak unsure Pemda yang beretensi terhadap keberadaan RSGM. Kondisi ini perlu diadvokasi oleh PDGI agar keberadaan 11 RSGM diseluruh Indonesia jumlahnya tidak berkurang, tetapi malah harus bertambah.
RSGM dimasa datang harus didorong untuk menjadi komponen utama perkembangan ilmu kedokteran gigi, sebagai pusat perubahan, khususnya dalam peningkatan kualitas keilmuan dan profesionalisme dokter gigi.
Manajemen Organisasi
Kordinasi adalah syarat mutlak dari organisasi, untuk itu PDGI sebagai organisasi yang sudah cukup tua memerlukan penguatan pada aspek ini. Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas memang sangat menyulitkan dalam pengkoordinasian organisasi baik pada tingkat pengurus wilayah maupun pengurus cabang. Pemanfaatan teknologi informasi adalah salah satu jalan yang paling masuk akal untuk mengefektifkan koordinasi tanpa perlu keluar banyak pengorbanan.
Bila koordinasi telah berjalan dengan lancer, maka persoalan dokter gigi dimanapun berada, dapat dengan mudah dicarikan solusinya, karena lebih banyak kepala yang memikirkannya.
Mahasiswa
Mahasiswa kedokteran gigi merupakan tunas muda yang akan menjadi unsure utama dalam proses regenerasi dalaman tubuh PDGI. Maka adalah sangat strategis apabila PDGI aktif melakukan pembinaan bagi para mahasiswa sebagai sebuah upaya regenerasi. Caranya bisa melalui organisasi kemahasiswaan yang telah ada saat ini, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa di tiap FKG atau organisasi tingkat nasional seperti Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI).

Menuju Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2020

2009-12-30T05:10:00.000-08:00

Oleh : Emmyr Faizal Moeis
Ketua Pengurus Besar PDGI

Dentamedia No.4 Vol.8 : Oktober-Desember 2004
Pendahuluan
Hal ini ditujukan untuk tenaga professional kesehatan gigi dan mulut, termasuk juga PDGI sebagai organisasi profesi dokter gigi dan para pemerhati yang memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap kesehatan rakyat Indonesia. Tentunya ajakan ini berkaitan dengan pengembangan di bidang perencanaan, aktifitas dan rancang-bangun program-program untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat sekaligus pencegahan penyakit gigi dan mulut, khususnya untuk menjawab ekuitas bagi rakyat Indonesia yang belum terjamah oleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Ajakan ini menginginkan adanya kebersamaan kerja diantara masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terkait. Dengan adanya kebersamaan yang menyatukan upaya-upaya yang ada, hal tersebut akan meningkatkan daya kemampuan dan pengalaman kita dalam mengekselarasi gerakan untuk mencapai Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2010.
Permasalahan
Penyakit mulut adalah bagian integral dari kesehatan secara umum. Dengan bertambahnya angka harapan hidup bagi populasi Indonesia; kesehatan gigi dan mulut semakin jelas memegang peranann utama dalam peningkatan kualitas hidup seseorang.
Di negara-negara berkembang, terjadi kecenderungan peningkatan penyakit gigi dan mulut khususnya karies gigi, penyakit gusi(periodontitis), maloklusi, dan kanker mulut. Di Negara-negara maju, terlihat dengan jelas adanya penurunan insidensi pengakit gigi dan mulut; hal ini merupakan keberhasilan pendidikan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat dan perubahan pola fdiet masyarakat serta penggunaan florida dalam bentuk air minum,permen karet, dan pasta gigi.
Di Indonesia, karies gigi menunjukan peningkatan dalam 5 tahun terakhir, hamper 95% rakyat Indonesia mengalami penyakit gigi dan mulut. Secara umum, populasi Negara ini dapat dikatakan masih kurang pengetahuannya di bidang penyakit gigi serta hubungannya dengan penyakit-penyakit lainnya. Rata-rata dihasilkan 720 dokter gigi baru per tahun dan saat ini perbandingan dokter gigi dengan rakyat Indonesia adalah 1:30.000 yang pendistribusiannya tidak merata dan berkumpul di daerah urban, sedangkan 70% populasi Indonesia berada di daerah pedesaan. Selain itu, orientasi dari dokter gigi lebih mengarah kepada pengobatan dibandingkan pencegahan.
Hal ini tentunya didasari pada pola pendidikan kesehatan dan kedokteran gigi di Indonesia.
Masalah lain yang kita hadapi adalah tidak dimilikinya system pencatatan data kesehatan gigi dan mulut yang dikelola dengan baik. Sebagai bahan rasionalisasi untuk bertindak tentunya harus berdasar pada data yang ada; sayangnya di Indonesia data tersebut belum tergali secara optimal, bahkan belum dimanfaatkan atau termanfaatkan dalam beberapa kebijakan yang ada.
Sasaran
Untuk mencapai Sehat Gigi dan Mulut Indonesia -2010, perlu di kembangkan tujuan program kesehatan gigi dan mulut yang memiliki cakupan nasional, tentunya upaya yang dikembangkan haruslah bertolak pada tujuan-tujuan kesehatan yang telah ada saat ini. Upaya yang harus diilakukan dalam 5 tahun mendatang dapat juga dijadikan tujuan program ini, anatara lain:
1. Menurunkan insidensi penyakit gigi dan mulut sampai dengan 40% dari prevalensi yang ada sekarang.
2. Menurunkan nilai DMTF pada anak-anak sekolah usia anatara 6-12 tahun dibawah 2.
3. Mengurangi prevalensi penyakit periodontal yang tinggi menjadi prevalensi yang rendah.
4. Pada usia 18 tahun, harus memiliki 85% gigi sehat di dalam mulutnya.
5. Mengurangi sebanyak 50% dari gigi yang hilang antara usia 35-44 tahun.
6. Mengurangi sebanyak 25% dari gigi yang hilang pada usia 65 tahun keatas.
7. Mengurangi sebanyak 50% dari kasus maloklusi dan kerusakan dentofasial dari keadaan yang ada sekarang.
8. Mengurangi jumlah kasus baru padaa kanker mulut dan lesi pre-kanker dari keadaan yang ada sekarang.
Harus ada tindakan aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2020. Aksi ini tentunya harus seiring dengan Indonesia Sehat 2010 sebagai titik tumpu tercapainya Sehat Gigi dan Mulut Indonesia 2010.

Kedokteran Gigi Indonesia di Tengah Himpitan Globalisasi Perdagangan Jasa

2009-12-29T02:20:00.000-08:00

Oleh : Wastuti Hidayati
Dokter Gigi di Jepang

Dentamedia No.1Vol.8 : Januari-Maret 2004
Di akhir tahun 90-an tema globalisasi telah ramai dibicarakan kalangan dokter gigi dalam aneka seminar dan temu ilmiah, kini era itu telah datang melimbas siapa saja yang tak siap menghadapinya.
Era globalisasi perdagangan pada hakekatnya adalah zaman dimana tidak ada hambatan apapun dalam perdagangan antar Negara di dunia yang digambarkan sebagai borderless world yaitu dunia tanpa batastetapi saling terkait dalam satu ikatan mata rantai anatara satu bangsa dengan bangsa lain; di dalamnya arus informasi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan melaju dengan bebas tanpa hambatan ideology maupun proteksi.
Semua kondisi diatas tercipta melalui liberalisasi perdagangan yang menghilangkan berbagai proteksi dan hambatan di semua Negara, untuk menuju pada kondisi seperti itu tidaklah mudah, diperlukan hamper setengah abad bila dihitung sejak tahun 1947 sampai ditandatanganinya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1994.
Inti dari GATT adalah penurunan tariff yaitu pajak yang dikenakan atas barang impor hingga 0% juga menghilangkan hambatan non tariff seperti bea impor, kuota, dumping, ataupun subsidi.
Sebagai bagian dari GATT terdapat GATS yaitu General Agreement on Trade in Services yang mengatur masalah perdagangan jasa termasuk didalamnya jasa pelayanan kesehatan. Secara garis bsar pengaturan yang terdapat dalam GATS adalah sebagai berikut:
1. Prinsip cross border yaitu keleluasan seseorang atau perusahaan untuk memasok layanan di Negara lain.
2. Prinsip comsumption abroad yaitu kebebasan penduduk suatu Negara untuk mengkonsumsi layanan dari Negara lain.
3. Prinsip commercial presence yaitu kesempatan suatu perusahaan untuk memasok layanan melalui kehadirannya di Negara lain
4. Prinsip presence of natural person yaitu kehadiran seseorang untuk memasok layanan di Negara lain.
Untuk menangani berbagai masalah yang mungkin timbul akibat pengaturan GATT maka didirikanlah WTO yang akan mengawasi dan menegakkan disiplin diantara penandatangan perjanjian.
Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi kesepakatan GATT sehingga akan turut serta aktif dalam regulasi ini. Seperti halnya kebanyakan Negara berkembang sebagian pelaku usaha di Indonesia menghadapi datangnya era ini dengan ambivalen, rasa optimis yang ditaburi was-was. Ini timbul karena dunia usaha Indonesia dinilai tidak akan sanggup bersaing.
Kekhawatiran itu kini terbukti sudah, Indonesia hanya menjadi muara aneka barang impor tanpa mampu meningkatkan ekspor ke Negara lain. Dunia industry makin terpuruk dengan makin agresifnya gerakan buruh dan tidak kunjung diakhirinya aneka macam pungutan yang memberatkan dunia usaha. Sudah menjadi cerita rutin perusahaan PMA yang hengkang dari Indonesia, order pekerjaan yang dialihkan ke Negara lain seperti Cina atau Sri Langka, bahkan menurut desas-desus telah ada pengusaha Indonesia yang memindahkan usahanya ke luar negeri.
Pada akhirnya dunia usaha memang hanya punya satu pertimbangan utama yaitu dimana investasi cepat kembali dan keuntungan sebanyak-banyaknya bisa diraih.
Perberlakuan GATT/GATS dilakukan secara bertahap, dalam Indonesias Schedule of Comitment yang ditandatangani 15 April 1994 baru memasukkan sector jasa telekomunikasi, industry, perhubungan laut, pariwisata, dan keuangan. Namun dampaknya terhadap jasa pelayanan kesehatan kini telah terasa, terutama pada sektor perumahsakitan.
Bagi dokter gigi Indonesia bila tiba gilirannya diliberalisasi akan mendatangkan dampak positif sekaligus negative. Dampak positifnya adalah bertambahnya jumlah sarana dan tenaga kesehatan gigi, makin terbukanya kesempatan kerja bagi dokter gigi berkualifikasi internasional, serta meningkatnya mutu pelaynan kesehatan gigi. Adapun dampak negatifnya adalah berubahnya filosofi pelayanan dari sosial menjadi komersial, makin sulitnya mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, makin meningkatnya biaya pelayanan, serta makin tajamnya persaingan. Akankah kita mampu bersaing atau sekedar bertahan?

Cerita Diseputar Seleksi CPNS-Daerah untuk Tenaga Medis

2009-12-29T02:14:00.000-08:00

Oleh : Ronny Baehaqi
Dokter Gigi di Banyuwangi

Dentamedia No. 3 Vol. 7 : Juli-September 2003
Akhir tahun lalu pemerintah baru saja membuka katup yang selama ini telah dengan sengaja dipasang dealam rangka efisiensi keuangan negara yaitu Zero Growth PNS. Sebuah kebijakan yang tidak lagi menambah jumlah PNS karena yang ada sekarang dinilai sudah mencukupi.
Bagi dunia kesehatan dampak Zero Growth lebih banyak merugikannya dari pada menguntungkannya. Banyak Puskesmas diisi oleh tenaga PTT yang hanya akan berdinas selama 3 tahun. Akibatnya setiap 3 tahun pelaksanaan program maupun kebijakan di tingkat Puskesmas seakan selalu kembali diputar ke titik 0, ini sangat merugikan, belum lagi loyalitas dan kinerja dokter dan dokter gigi PTT yang kurang mengembirakan.
Dibolehkannya kembali penerimaan PNS tentu sangat mengembirakan, bukan hanya bagi dokter dan doktr gigi tetapi juga bagi pemerintah daerah yang selama ini paling merasakan dampak kebijakan zero growth pada pelayanan publik. Namun berbeda dengan zaman dulu, sekarang sesuai dengan semangat otonomi daerah, urusan penerimaan pegawai sebagaian diserahkan pada pemerintah daerah sehingga melahirkan istilah PNS-Daerah yang diangkat oleh Bupati/Walikota dan digaji dari APBD.
Disinilah letak persoalannya karena tiap daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri yang kadang-kadang lucu atau bahkan bertentangan dengan aturan pusat. Sebagai contoh adalah kewajiban telah selesai PTT bagi PNS pusat ternyata tidak diberlakukan di banyak daerah sehingga banyak lulusan baru yang mendaftar sebagai PNS. Masalah umur juga banyak coba diterobos oleh beberapa Pemda, yaitu mencoba tetap memproses Pelamar CPNS yang umumnbya sudah melebihi syarat penerimaan PNS, caranya macam-macam seperti membuat keterangan telah menjadi Honorr Daerah selama sekian belas tahun, agar mendapat dispensasi. Bila peserta seleksi CPNS, di beberapa daerah diperbolehkan walaupun tetap menanda-tangani pernyataan tidak sedang sekolah, sekedar formalitas kata panitia pendaftaran.
Ada lagi daerah yang menetapkan pelamar harus putera daerah atau orang yang sekurang-kurangnya telah tinggal 3 tahun di daerah tersebut, kebijakan ini memang nampaknya wajar di era otonomi tapi menjadi lucu apabila diterapkan di daerah yang potensi putera daerahnya memprihatinkan. Ada daerah yang jumlah dokter/dokter gigi putera daerahnya tidak lebih dari hitungan sebelah jari tangan menerapkan aturan ini ,bisa di tebak jumlah pelamar tidak mencapai kuota walaupun setelah ditambah dengan pelamar yang memakai KTP jadi-jadian. Untuk urusan per KTP-an ini cukup mengelikan juga karena seorang sejawat yang ngebet menjadi PNS sampai punya 3 KTP agar dapat melamar di 3 kabuapten, kini ia sedang bingung karena diterima di 2 kabupaten sekaligus.
Selain kebijakan yang lucu ada juga yang menyakitkan hati, di sebuah daerah Pemda menetapkan aturan, bahwa Surat Keterangan Sehat harus dari Puskesmas, itu wajar karena berlaku hampir disemua daerah, tapi di daerah ini ditambahkan ketentuan tambahan yaitu Surat Keterangan Sehat-nya tidak boleh ditandatangani ole dokter PTT, harus PNS. Untuk urusan sehat Keterangan Sehat apa urusannya dengan PNS dan PTT karena keduanya sama dokter yang telah disumpah dan mempunyai kewenangan medis yang sama.
Pada saat tes juga beda-beda versinya, ada Pemda yang hanya memberikan tes PNS standar seperti Pancasila, GBHN, dan UUD. Ada daerah yang memberiakn tes kemampuan medis dengan memesan soal pada sebuah perguruan tinggi terkemuka, ada pula yang mempercayakannya pada dokter/dokter gigi senior di daerah itu yang ternyata lebih banyak tidak tahunya dari pada pelamar karena sudah lama tugas di daerah tanpa pernah meng-upgrade ilmunya.
Itulah serba-serbi seleksi PNS Daerah untuk Tenaga Medis, yang hasilnya di kebanyakan daerah tidak memenuhi kuota karena kurangnya pelamar. Mungkin sudah sedikit dokter dan dokter gigi yang masih mau menjadi PNS di daerah, gaji kecil jauh dari keramaian kota besar. Selamat kepada sejawat yang telah diterima jadi PNS, dan sekarang sudah mulai berdinas dan sedang siap-siap mengikuti prajab. Selamat mengabdi kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang masih sangat membutuhkan kehadiran dokter dan dokter gigi di tengah-tengah mereka.

Iklan Praktek Dokter Gigi, Sudahkah Saatnya dilegalkan?

2009-12-29T02:07:00.000-08:00

Oleh : Septia Indriasari
Dokter Gigi di Mataram

Dentamedia No.2 Vol.7 : April-Juni 2003
Iklan praktek bagi dokter gigi di Indonesia sampai saat ini masih merupakan hal yang tabu, kode etik Kedokteran Gigi Indonesia jelas-jelas melrang hal tersebut. Dalam kode etik hanya ada 2 pengecualian yaitu boleh memasang plang yang bentuk dan ukurannya sudah ditentukan serta boleh memasang iklan mini disurat kabar bila membuka praktek baru atau pindah praktek, itu pun isi iklannya diatur dalam kode etik.
Namun dalam prakteknya tidak demikian, lihat saja buku petunjuk telepon jakarta
( yellow pages) penuh berisi iklan dokter gigi yang tidak pernah kalah merayunya dengan iklan-iklan jenis lain, begitu pula dengan urusan plang banyak ukuran yang bentuknya jauh dari standar ,bahkan di pintu tol masuk jakarta ada yang besar dan indahnya tidak kalah dengan iklan rokok.
Hal seperti ini hanya mengejala pada profesi dokter gigi saja, tidak pada praktek dokter atau profesi kesehatan lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab, pertama dalam dunia praktek dokter, sangat jelas dibedakanb antara praktek dokter mandiri dan balai pengobatan (klinik) yang merupakan tempat praktek dokter, diaman dokter bverkedudukan sebagai tenaga kerja. Bagi dokter gigi tidak demikian karena secara nasional belum ada perangkat huikum yang memayungi keberadaan balai pengobatan gigi (klinik gigi), sehingga orang serting menganggap klinik gigi sama dengan praktek dokter gigi mandiri yang terlihat pada kode etik keluaran PDGI . Padahal seharusnya tidak demikian, kita ambil contoh saja misalnya rumah sakit walaupun aktivitas di dalamnya adalah pelayanan dokter tetapi kode etik kedokteran Indonesia (kodeki) hanya beralku untuk dokter yang praktek doi dalam rumah sakit tetapi tidak berlaku untuk rumah sakit itu sendiri sebagai sebuah institusi. Seharusnya urusan regulasi Balai Pengobatan Gigi (BPG) swasta menjadi agenda PDGI sehingga BPG-BPG swasta bisa berkembang peast samapai ke tingkat desa. Dan kecamatan seperti yang terjadi pada Balai Pengobatan (BP) swasta.
Kembali pada masalah iklan praktek dokter gigi, sepertinya para pelaku pelanggaran etik yang tidak peranah ditindak PDGI ini berakibat ke Amerika dalam urusan promosi dan periklanan, yang memang memiliki kebijakan lain dalam urusan iklan praktek dokter gigi.
Pada tahun 1979 komisi dagang federal (FTC) Amerika Serikat telah membuat ADA (American Dental Association) PDGI nya Amerika terpaksa menghilangkan iklan dari kode etik profesi dokter gigi Ameriak. Namun demikian kebebasan ini bukan tanpa batas karena ada Apellate Disiplinary Decisions dari Badan Etik, Hukum dan Masalah Peradilan ADA.
Dalam etika periklanan yang mereka atur ada 3 hal yang menjadi norma utama yaitu menghormati otonomi pasien, membina hubungan ideal, menjunjung integritas dalam prinsip pendidikan.
Dalam iklan terbatas yang diperbolehkan kode4 etik keluaran PDGI agaknya masih mengacu pada konsep Guilt Model, yaitu kondisi pasien tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan memilih dokter gigi terbaik menurut pendapatnya karena informasi yang di berikan oleh tiap praktek dokter gigi di seluruh Indonesia sama semua berisi nama dan jam kerja.
Konsep Guilt Model menjadi gugur dengan adanya iklan praktek dokter gigi yang juga memberikan informasi lain seperti pelayanan yang dapat diberikan, keahlian yang dimiliki, bahkan riwayat pendidikan sang dokter gigi. Dalam kondisi seperti ini pasien menjadi punya dasar pertimbangan dalam memilih dokter gigi yang akan didatanginya.
FTC menghendaki pola informatif seperti diatas yang akan mengubah Guilt Model menjadi Comercial Model. Lebih lanjut model ini diharapkan akan melahirkan kompetisi kualitas anatar dokter gigi baik dari segi pengobatan maupun pelayanan lkainnya, ini terjadi karena secara ketat regulasi mengariskan bahwabahea apa yang diiklankan merupakan kebenaran, bukan sekedar bujukan tanpa dasar.
Bagaimana dengan Indonesia? Para tokoh pengurus cabang PDGI di seluruh Indonesia yang nanti akan berkongres di Bukittinggi agaknya perlu memikirkan hal ini. Iklan praktek dokter gigi telah ada di Indonesia tanpa pernah mampu ditindak oleh PDGI, bukankah lebih baik hal ini diatur saja lebih fleksibel dalam Kode Etik karena ternyata iklan bukanlah hal negatif baik bagi dokter gigi maupun pasiennya.

Kedokteran Forensik Kembali Unjuk Gigi

2009-12-29T02:00:00.001-08:00

Oleh : Seto Adiantoro S.
Dokter Gigi Mahasiswa PPDGS Bedah Mulut FKG Unpad

Dentamedia No.1 Vol.7 : Januari-Maret 2003
Meledaknya bom di Bali yang menewaskan korban ratusan jiwa tiba-tiba telah menyegarkan kembali ingatan orang tentang pentingnya ilmu kedokteran gigi forensik yang nyaris terlupakan. Kedokteran Gigi Forensik (Odontologi Forensik) tergolong ilmu yang sudah lama, akan tetapi kurang populer, sehingga banyak masyarakat juga kalangan dokter gigi yang masih awam terhadap keberdaan ilmu ini.
Dari segi istilah Odontologi Forensik merupakanperpaduan anatara Bahasa Romawi dan Yunani yang berarti ilmu tentang gigi untuk kepentingan peradilan. Keiser Nielsen (1970) mendefinisikan ilmu ini sebagai bagian dari ilmu kedokteran gigi yang meneiliti bukti-bukti kejahtan yang ada hubungannya dengan gigi geligi, kemudian dinilai dan dilaporkan untuk proses peradilan. Paderson (1969) mengatakan bahwa Kedokteran Gigi Forensik adalah bagian dari ilmu kedokteran gigi yang berhubungan dengan penilaian dan penemuan-penemuan kedokteran gigi untuk kepentingan peradilan, sementara Furuhata dan Yamamoto (1967) menyebutkan bahwa kedokteran gigi forensik adalah cabang dari ilmu kedokteran kehakiman yang menggunakan pengetahuan kedokteran gigi dalam memecahkan masalah hukum dan kejahatan.
Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kedokteran gigi Forensik tidak hanya terbatas pada proses identifikasi melalui gigi geligi saja tapi juga meliputi kasus-kasus yang diakibatkan oleh dental injury, dental malpraktek, serta kasus penipuan dalam bidang kedokteran gigi.
Gigi geligi pertama kali digunakan sebagai sarana identifikasi pada tahun 1477 pada kasus mayat tidak dikenal yang kemudian diidentifikasikan sebagai Charles The Bold, tahun 1776 mayat Jenderal Joseph Waren dikenali dari gigi tiruannya yang dipasang oleh Paul Revere, begitu pula dengan mayat Adolf Hitler yang terbakar habis di temapat persembunyiannya.
Di Indonesia kasus yang diungkap dengan bantuan Kedokteran Gigi Forensik selain kasus bom Bali adalah kasus pembunuhan Gina di Los Angeles oleh teman senegaranya yang kini telah divonis mati.
Gigi geligi dipakai sebagai alat identifikasi karena adanya perbedaan yang sangat khas dari gigi geligi tiap orang, baik bentuknya, susunannya, oklusinya, maupun adanya hasil restorasi pada gigi geligi tersebut seperti tambalan dan gigi palsu. Selain itu gigi geligi juga mempunyai daya tahan lebih besar dibanding organ lain terhadap kerusakan akibat kematian dan kecelakaan; penelitian menunjukkan perlu sushu sangat tinggi sekali untuk meribah gigi menjadi abu.
Namun yang penting untuk dicermati adalah belum adanya kebiasaan dari dokter gigi Indonesia untuk membuat rekam medik pasien dengan lengkap, sehingga bila ada kasus yang perlu penanganan kedokteran gigi forensik, akan sangat sulit mencari rekam medik yang bisa dijadikan acuan pembanding.

Menyikapi Keluhan Pasien

2009-12-29T01:48:00.000-08:00

Oleh : Zelvya Purnama Rika
Dokter Gigi Pangkalan TNI-AL Palembang

Dentamedia No.2 Vol.6 : April-Juni 2002
Masyarakat kita sekarang adalah masyarakat moderen yang memiliki sifat sangat kritis dalam berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang kesehatan. Sebagai tenaga medis yang kesehariannya bergelut dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada seseorang maka dokter gigi akan mempunyai keterikatan yang sangat erat denagn kepuasan dan ketidakpuasan pasien atas pelayanan yang telah diberikan.
Ada sesuatu yang kerap membuat perasaan tidak nyaman pada dokter gigi dan pemberi jasa pelayanan medis lainnya yaitu ketika dikeluhkan pasien (complain), padahal dalam memberikan yang terbaik. Perasan itu timbu8l terkadang karena dokter gigi takut tidak bisa menindaklanjuti keluhan pasien denagn tepat dan benar sehingga malah melahirkan keluhan baru. Dokter gigi lebih senang mendengar berita bagus tenyang dirinya atau tidak mendengar komentar sama sekali, padahal keluhan adalah salah satu bentuk koreksi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan seorang dokter gigi.
Keluhan mengindikasikan bahwa pasien masih mempunyai perhatian pada dokter gigi tersebut dan masih memiliki minat untuk tetap menjadi pasiennya apabila kemudian keluhannya mendapat tanggapan positif.
Tidak adanya keluhan bisa menandakan menurunnya kualitas hubungan dengan pasien, karena di amanapun tidak peranah ada orang yang akan merasa cepat puas atas semua perawatan yang telah diterimanya. Dalam kondisi seperti ini bila ada yang dirasa tidak cocok, pasien akan langsung mencari dokter gigi lain, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hal ini terjadi yaitu: Pasien merasa dokter giginya tidak peduli, pasien merasa tidak bermanfaat bila menyampaikan keluhan karena tidak membawa perubahan lebih baik bagi mereka, serta pasien tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan keluhan.
Seringkali dampak tidak terbinanya hubungan yang baik antara dokter gigi dan pasiennya menimbulkan efek yang merugikan dokter gigi yaitu pasien menyampaikan keluhan tentang tindakan seorang dokter gigi kepada pasien lain serta anggota masyarakat lainnya baik yang merupakan calon pasien maupun bukan, ini akan menjadi bentuk promosi buruj yang sangat serius terutama bagi dokrter gigi yang berpraktek di daerah.
Perlu diketahui bahwa perbandingan jumlah orang yang menerima informasi dari pasien tidak puas lebih besar dari mereka yang menerima kabar dari pasien puas. Maka bukan hal yang aneh apabila praktek dokter gigi lebih sulit untuk menjadi laris apabila dibandingkan menjadi tidak laris akibat adanya keluhan buruk yang beredar pada masyarakat di sekitarnya.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan bila mendapatkan keluhan pasien yaitu: Apabila ada kesempatan menerima keluhan langsung dengarkan baik-baik jangan menunjukkan sikap defensif, anggap saja keluhan sebagai peluang untuk memperbaiki diri serta upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan.
Dokter gigi yang akan sukses bukan dokter gigi yang tidak pernah dikeluhkan pasien tetapi dokter gigi yang mampu menjadikan keluhan pasien sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan serta perawatan yang dilakukan dokter gigi tersebut.

Sumbangan Biaya Pendidikan Kedokteran Gigi

2009-12-29T01:39:00.000-08:00

Oleh : Ronny Baehaqi
Dokter Gigi di Surabaya

Dentamedia No.1 Vol.6 : Januari-Maret 2002
Dalam penyelenggaraan institusi pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk menutupi biaya yang timbul maka institusi pendidikan memerlukan kecuran dana, bagi sekolah swasta jelas dana tersebutdibebankan pada peserta didik sebagian lagi pada anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat.
Namun kini dengan berubahnya status sebagai perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara maka urusan pembiayaan ini lambat laun diserahkan sepenuhnya pada lembaga pendidikan yang bersangkutan, akibatnya paradigma lama yang menganggap bahwa sekolah negeri lebih murah dibanding dengan sekolah swasta tidak berlaku lagi. Kini perguruan tinggi negeri (PTN) melakukan hal yang hampir sama dengan perguruan tinggi swasta (PTS) dsalam hal pencrian dana pendidikan, bahkan boleh dikatakan lebih aktif dan inovatif. Selain program reguler, PTN membuka program ekstensi, kelas eksekutif, bahkan kelas jauh yang belakangan menjadi kontroversial. Bila ditinjau dari sudut dana, semua program-program ini diluncurkan untuk menghimpun lebih banyak uang yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Maka kekhawatiran bahwa pendidikan hanya menjadi monopoli mereka yang mampu secara finansial, kini menjadi kenyataan yang tideak dapat dipungkiri. Pendidikan khususnya ppendidikan tinggi termasuk pendidikan kedokteran gigi hanya bisa dimasuki oleh mereka yang mampu membayar uang masuk sekian juta rupiah dan biaya kuliah sekian juta setiap semester. Tentu pelaku dunia pendidikan dapat berkilah bahwa mereka pun menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu, tapi kita tentu tahu bahwa mereka yang mendapat beasiswa presentasinya sangat kecil, karena memang apabila teralalu banyak memberi beasiswa akan sangat merugikan dari segi finansial bagi perguruan tinggi yang bersangkutan.
Itulah yang kini terjadi dalam dunia pendidikan kita, termasuk dalam pendidikan kedokteran gigi.Silahkan cek berapa uang masuk ke FKG sekolah-sekolah swasta, jawabannya akan cukup membuat tercengang. Coba tanyakan berapa biaya masuk program spesialis kedokteran gigi ini pun sangat tinggi, bahkan menyambut kebijakan Depkes yang membolehkan dokter gigi pra-PTT masuk pendidikaan spesialis, PTN-PTN ternama memberikan tarif khusus yang besarnbya bisa samapai 10 kali lipat bila dibandingkan dengan biaya yang harus di bayar peserta didik pasca PTT, maka bila tidak kaya surat-suratan nasib untuk ikut PTT saja.
Permasalahan kemudian timbul ketika diterima tidaknya seseorang disuatu institusi pendidikan tidak lagi berdasarkan hasil tes masuk, tetapi tergantung dari berapa besar sumbangan yang dibayarkannya. Tidak percaya? Silahkan mendaftar ke sebuah PTS, maka secara terus terang banyak PTS yang akan memberikan kita sebuah formulir yang bisanya diminta diisi dan dikirim setelah mengikuti tes, isinya jumlah sumbangan yang akan diberikan apabila diterima.
Berapa harus menyumbang? Sudah menjadi rahasia umum, sebelum menuliskan angka sumbangan tanyakan dahulu ada pada peringkat berapa posisi kita berdasarkan hasil tes, makin besar peringkatnya bila ingin diterima sumbangan yang dijanjikan harus makin besar pula; bila sudah demikian mau kemana dunia pendidikan kita?

Mencermati Tugas Dokter Gigi Puskesmas

2009-12-29T01:27:00.000-08:00

Oleh : Kosterman Usri
Dokter Gigi Puskesmas Juntinyuat Indramayu

Dentamedia No. 4 Vol. 5 : Oktober-Desember 2001
Seiring kali kita mendengar ada Dokter Gigi Puskesmas yang mengeluh, merasa bosan bekerja karena jumlah pasiennya sedikit, ada yang hanya sekitar 3 pasien tiap hari bahkan ada yang tidak lebih dari 10 pasiennya dalam satu bulan.
Sebenarnya kebosanan itu tidak perlu terjadi apabila semua Dokter Gigi Puskesmas kembali mengingat apa yang pernah diperolehnya saat menjalani pelatihan sebelum ditugaskan di sebuah Puskesmas. Tugas Dokter Gigi Puskesmas bukan hanya sekedar memberikan pelayanan medic gigi dasar di Puskesmas, tetapi juga hal-hal lain yaitu pembinaan dan pengembangan serta pelayanan asuhan pada kelompok rawan, bila tidak ada perawat gigi.
Secara teori jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 180 juta itu dibagi-bagi berdasarkan tempat tinggalnya, kemudian tiap bagian itu kesehatan giginya diserahkan pada seoarng penanggung jawab yaitu Dokter Gigi Puskesmas. Tidak satu orangpun penduduk Indonesia yang terlewatkan dalam teori ini, semuanya ada penanggung jawabnya. Lalu apa tugas penanggung jawab itu? Tugasnya adalah mencegah orang yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak menderita sakit gigi dan melakukan perawatan atau merujuk pada sarana pelayanan kesehatan lain apabila terlanjur sakit gigi. Tentu tanggung jawab itu tidak akan tertangani dengan baik apabila seorang Dokter Gigi P[uskesmas hanya berdiam diri menanti pasien yang datang.
Secara kasar ada 3 kegiatan yang harus dikerjakan Dokter Gigi Puskesmas yaitu pelayanan medic gigi dasar, UKGS, dan UKGMD.
Pelayanan medic gigi dasar dilakukan pada masyarakat yang datang atau dirujuk ke Puskesmas karena menderita sakit atau ada kelainan pada gigi dan mulutnya. Jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan sangat tergantung pada sarana dan fasilitas yang disediakan, ada Puskesmas yang hanya dapat melayani pencabutan gigi saja tetapi ada pula yang dapat memberikan pelayanan nyaris lengkap termasuk pembuatan gigi palsu dan perawatan ortodonti. Tercakup di dalam pelayanan medic gigi dasar ini adalah memberikan penyuluhan secara individu terhadap pasien yang datang.
UKGS adalah kegiatan lain Dokter Gigi Puskesmas, UKGS merupakan bentuk pelayanan kesehatan gigi melalui jalur sekolah yang menitikberatkan pada upaya penyuluhan dan pencegahan serta memberikan pelayanan paripurna pada kelas selektif. Secara garis besar dalam kegiatan UKGS Dokter Gigi melakukan penyuluhan, pemeriksaan (penjaringan), dan perawatan paripurna. Apabila semuanya dilaksanakan sesuai petunjuk maka kegiatan UKGS akan sangat menyita waktu, apalagi bila jumlah SD dan muridnya di suatu wilayah kerja Puskesmas cukup banyak.
Kegiatan terakhir yang paling sering tidak dilaksanakan oleh Dokter Gigi Puskesmas adalah UKGMD yang merupakan bentuk pelayanan kesehatan gigi melalui jalur keluarga. Untuk mempermudah pelaksanaan, UKGMD dapat dilakukan terpadu dengan Posyandu. Serupa dengan UKGS, UKGMD juga menitik beratkan pada upaya penyuluhan dan pembinaan, sedangkan untuk tindakan perawatan dilakukan dengan cara dirujuk ke Puskesmas.
Tidak boleh dilupakan adalah 5 tugas manajerial dokter gigi yaitu:
1.Mengidentifikasi, merencanakan, dan memecahkan masalah serta mengevaluasi program kesehatan gigi dan mulut.
2.Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan program kesehatan gigi.
3.Mengkoordinir serta menggerakkan tenaga perawat gigi dalam memberikan pelayanan asuhan.
4.Membimbing dan mengawasi perawat gigi dalam bidang medis teknis bila mendapat pendelegasian dari dokter gigi.
5.Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan gigi.
Bila semua tugas Dokter Gigi Puskesmas dilakukan sesuai dengan petunjuk atau bahkan ditambah dengan beberapa inovasi pribadi, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi yang mengeluh merasa bosan, pekerjaan Dokter Gigi Puskesmas ternyata tidak semuanya tergantung dari jumlah pasien yang datang.

Dokter Gigi Bisa Menjadi Orang Pertama

2009-12-29T01:24:00.000-08:00

Oleh : Dezy Syukrawati
Dokter Gigi Puskesmas Enok Indragiri Hilir Riau

Dentamedia No. 4 Vol. 5 : Oktober-Desember 2001
Menjadi orang tersisih dalam sebuah komunitas seperti diungkapkan dalam DENTAMEDIA No.2 Vol.5 oleh sejawat Lusi Epsilawati di Lombok Tengah (Dokter Gigi, Selalu Menjadi Orang Kedua?), memang bukan suatu hal hal yang menyenangkan. Akan tetapi kenyataan ini tidak pada tempatnya apabila hanya ditanggapi dengan gerutu dan kekesalan, namun perlu ditindaklanjuti dengan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dokter gigi mempunyai kemampuan manajerial yang tidak kalah denagn profesi lain.
Memang bukan cerita baru apabila di banyak temapat dokter gigi selalu dipandang sebelah mata oleh para dokter umum, hal ini di beberapa dinas kesehatan kabupaten dijadikan kebijakan resmi yang melarang dokter gigi Kepala Puskesmas sekalipun di Puskesmasnya tidak ada dokter umum.
Dalam komunitas Puskesmas yang biasanya terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawt, perawat gigi, bidan, ahli madya gizi, ahli madya kesehatan lingkungan, analis kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, dan pekarya;snya terjadi hubungan kemitraan antara para professional yang bekerja di dalamnya. Tidak boleh ada yang merasa lebih dari yang lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang saling menunjang dalam menjalankan puskesmas.
Dalam rencana Pemerintah pusat, kelak di Puskesmas hanya terdiri dari tenaga fungsional non struktural dimana koordinatnya (kepala puskesmas) adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat yang memang sudah disiapkan oleh pendidikannya untuk menangani masalah kesehatan masyarakat secara general. Bila ini sudah diterapkan maka tenaga fungsional lain seperti dokter atau dokter gigi hanya bertugas sesuai fdengan profesinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan, tidak lagi disibukkan mengikuti pertemuan, rapat, atau hal-hal seremonial yang banyak menyita waktu. Namun untuk menerapkan hal ini masih terkendala karena sejumlah sarjana kesehatan masyarakat masih sedikit dan itu tadi masih ada profesi yang merasa superior dari yang lain.
Dengan bergulirnya otonomi daerah agaknya rencana pemerintah pusat untuk membuat Puskesmas ideal seperti uaraian di atas akan semakin sulit lagi karena tiap daerah menempuh kebijakan yang berbeda-beda.
Ada daerah yang menetapkan bahwa yang menjadi kepala Puskesmas adalah yang pangkat dan golongannya paling tinggi di Puskesmas itu, tanpa memandang profesinya. Apkah dokter,dokter gigi, perawat, bidan, atau yang lain; ini tentu tidak menimbulkan masalah. Masalah timbul karena ada daerah yang tidak memandang Puskesmas sebagai unit kerja fungsional sehingga disamakan dengan sub dinas lain, bila Kepala Cabang Dinas P&K bisa dari kalangan non-pendidikan. Mengapa Puskesmas tidak bisa dipimpin oleh orang yang dari kalangan non kesehatan; begitu logikanya. Akibatnya di sebuah kabupaten ada Puskesmas yang dipimpin oleh Sarjana Hukum pindahan dari Dinas Sosial dan Politik yang dilikuidasi. Menjadi orang pertama di Puskesmas, apalagi dokter gigi, yang penting dinilai mampu oleh yang mengangkatnya.

Menuai Ekses Otonomi Daerah

2009-12-29T01:11:00.000-08:00

Oleh : Dezi Syukrawati
Dokter Gigi Puskesmas Enok Indragiri Hilir

Dentamedia No.3 Vol.5 : Juli-September 2001
Otonomi daerah yang tempo hari masih berupa wacana yang ramai diperbincangkan orang dengan segala euforianya, kini telah terealisasi di seluruh Indonesia, tanpa memandang apakah daerah tersebut siap atau tidak siap.
Semua daerahpun sibuk berbenah, dinasa-dinas dikaji ulang keberadaannya, ada yang dibubarkan, ada yang dikembangkan, ada pula yang digabungkan. Kantor-kantor departemen di daerah dilikuidasi, pegawainya diselip-selipkan di sana-sini, yang ternyata juga menimbulkan keresahan terutama bagi mereka yang tidak kebagian jabatan lagi. Setelah selesai hirup pikuk itu, tiba-tiba sebagian besar daerah menjerit Dana Alokasi Umum yang dipasok pemerintah pusat tidak cukup untuk membayar belanja pegawai apalagi untuk pelaksanaan pemabngunan.
Akhirnya apa yang dulu dikhawatirkan sebagian orang terjadi juga, pada saat otonomi daerah digulirkan pemikiran banyak diarahkan pada adanya kebebasan untuk mengatur diri sendiri itu diperlukan dana yang harus dicari sendiri pula.
Kini daerah-daerah berlomba-lomba mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD), segala macam dijadikan objek restribusi sehingga para pengusaha mengeluh dan banyak investor mengurungkan niatnya untuk menanam modal, dan bukan itu saja, restribusi juga-baik langsung maupun tidak langsung – menjadi beban masyarakat, yang hidupnya sudah semakin sulit dari hari kehari.
Adakah imbasnya ekses-ekses tersebut pada sector kesehatan? Ternyata ada, dalam BIDI Nomor 6 Tahun XXII, dr.Dendi Kadarsan dari Indramayu mengeluhkan keharusan praktek dokter di daerahnya memiliki HO (Izin gangguan) dan SITU(Surat Izin Tempat Usaha), tidak cukup hanya memiliki Surat Izin Praktek (SIP) saja. Dr.Rudi Sutadi dari Jakarta menceritakan bahwa plang praktek dokter harus dibayar restribusinya sama seperti billboard komersil, bila tidak maka petugas tidak segan-segan untuk menggergaji dan menyita plang praktek dokter.
Dalam Kompas Mei lalu, seorang dokter Puskesmas dr.Yuliandi dari Bangka mengeluhkan kenaikan golongan tariff listrik di rumah dinhasnya hanya karena rumah itu dijadikan tempat praktek sore berhubung banyak masyarakat ternyata membutuhkan pertolongan di luar jam dinas Puskesmas. Semula rumah dinasnya digolongkan ke dalam tarif Rumah Tangga (R1), kini berubah menjadi tariff bisnis (B1).
Banyak lagi cerita dari para dokter tentang ekses otonomi daerah ini, yang ternyata bukan saja timbul dari Pemerintahan Kabupaten dan Kota saja tapi juga dari Pemerintah Desa atau setingkat desa seperti Nagari di Sumatera Barat yang kini semuanya telah dilengkapi dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Kehadiran BPD di banyak daerah ternyata telah menjadi alat legalitas dam membuat aturan-aturan baru yang ujung-ujungnya memungut uang dari masyarakat.
Seorang dokter gigi di Jawa Barat menceritakan bahwa di desa tempatnya bertugas telah keluar aturan tentang pemungutan iuran dari warga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), golongan I Rp.1000 tiap bulan, golongan II Rp.2000, golongan III Rp.3000, dan golongan IV Rp.4.000 sialnya lagi sebentar lagi sebagai dokter PTT ia digolongan pegawai golongan IV. Dokter gigi lain bercerita ia menjadi malas praktek diluar jam kerja karena pemerintah desanya dengan persetujuan BPD mengharuskan ia membayar iuran Rp.50000 tiap bulannya.
Siapakah yang paling dirugikan atas semua kejadian itu, tentu saja masyarakat yang menjadi konsumen karena segala macam pungutan yang dibebankan pada dokter pada akhirnya akan menjadi komponen yang ditambahkan pada uang jasa yang dimintanya pada pasien, biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan akan menjadi lebih mahal, jumlah anggota masyarakat yang daya belinya dapat menjangkau biaya tersebut akan berkurang, akibatnya banyak orang sakit yang tidak berobat. Sebenarnya semua ini akan menjadi boomerang bagi pemerintah daerah karena dengan makin banyaknya orang sakit yang tidak berobat maka target pembangunan kesehatan yang telah digariskan akan menjadi semakin sulit tercapainya.
Diperlukan suatu kebajikan khusus yang tidak menjadikan sector kesehatan sebagai objek Pendapatan Asli Daerah (PAD), apalagi sarana kesehatan public seperti Puskesmas yang menjadi tumpuan terakhir bagi anggota masyarakat tidak mampu. Bila Puskesmas tarifnya terus dinaikkan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tak terbayangkan apa yang akan terjadi dengan rakyat Indonesia.

Perlu Kesabaran dan Ketekunan dalam Membina Pasien

2009-12-29T01:04:00.000-08:00

Oleh : Arief Lesmana
Dokter Gigi Puskesmas Gandrungmangu Cilacap

Dentamedia No.3 Vol.5 : Juli-September 2001
Ketika pertama kali datang ke tempat bertugas-sebuah Puskesmas yang terletak 45 Km dari Kota Cilacap sangat terasa tanggapan masyarakat masih belum ada terhadap kehadiran dokter gigi di daerah mereka, dalam bulan pertama hanya ada 5 orang pasien yang datang. Kenyataan seperti ini tentu sering dialami oleh dokter gigi lain dimanapun mendapat penugasan.
Menghadapi hal seperti ini sebagai seorang dokter gigi yang memikul tanggung jawab untuk merawat kesehatan gigi sekelompok warga masyrakat tentu tidak bisa tinggal diam, perlu dicari penyebabnya dan dipikirkan solusi pemecahannya.
Ternyata telah 3 tahun di Puskesmas tempat saya bertugas tidak ada dokter giginya, sehingga masyarakat sudah memiliki pilihan lain dalam merawat kesehatan giginya. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi seperti ini yang pertama harus dilakukan adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa kini di Puskesmas telah ada dokter giginya, melalui berbagai macam cara. Cara pertama adalah dengan membuat pengumuman di Puskesmas bahwa kini menerima perawtan gigi, kemudian dalam setiap kesempatan pertemuan, baik itu posyandu, rapat mingguan, dan lain-lain diberitahukan bahwa kini di Puskesmas telah ada dokter giginya.
Rangkaian publikasi diatas diimbangi denagn penyiapan tempat praktek yang prima, alat-alat dan obat –obatan disiapkan dan dilengkapi sehingga semua pasien akan terlayani, tidak boleh ada yang pulang dengan kecewa karena peralatannya tidak lengkap atau obat/bahannya tidak ada.
Alhamdulilah dengan cara seperti itu setelah 2 tahun pasien gigi puskesmas saya meningkat menjadi sekitar 180 perbulan, tapi untuk mencapai angka itu perlu waktu dan perhatian yang terus menerus dan tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Pernah saya cuti selama 1 minggu, begitu kembali praktek, pasien berkurang sangat drastis sehingga bisa disimpulkan bahwa tempat praktejk jangan ditinggalkan terlalu lama karena pasien yang telah dibina dengan susah payah bisa hilang begitu saja denagn mudahnya.
Setelah jumlah pasien cukup memuaskan barulah dipikirkan deversifikasi pelayanan agar yang datang tidak hanya dicabut saja. Kepada pasien-pasien langganan mulai ditawarkan dan diberi pengertian untuk mau menambal giginya, membersihkan karang gigi, membuat gigi palsu, bahkan perawatan ortho. Pada awalnya sebagian dari mereka mau mencoba, setelah satu kali berhasil biasanya untuk perawatan selanjutnya praktis tidak ada masalah, dan kerap kali keberhasilan ini akan diceritakan pasien kepada orang lain, sehingga secara tidak langsung kita mempunyai tenaga penyuluh baru.
Secara bertahap kini pasien di Puskesmas tempat saya bertugas tidah hanya dicabut saja giginya, ada yang ditambal, dibuat gigi palsu, dibersihkan karang gigi, bahkan saya telah punya 3 orang pasien ortho yang diaktifir tiap minggu.
Ternyata tempat praktek yang semula kelihatan tidak laku dan tidak berprospek dengan berbagai usaha dapat dijadikan tempat praktek yang ramai dikunjungi pasien. Tapi untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah, diperlukan kesabaran dan ketekunan.

Dokter Gigi Selalu Menjadi Orang Kedua?

2009-12-29T00:54:00.000-08:00

Oleh : Lusi Epsilawati
Dokter Gigi Puskesmas Mujur Lombok Tengah

Dentamedia No.2 Vol.5 : April-Juni 2001
Tertarik dengan artikel yang di buat sejawat Septia Indriasari dalam DENTAMEDIA No.1 Vol.5 yang menceritakan betapa ”bagusnya” Puskesmas tempat sejawat bertugas. Memang betul begitu adanya, Puskesmas tempat saya bertugaspun yang berada di Provinsi yang sama kurang lebih seperti itu kondisinya, berkeramik, dengan peralatan cukup lengkap bahkan di tempat saya ada alat rongent dan fasilitas UGD yang terbilang cukup moderen; padahal lokasinya 30 Km dari Mataram.
Namun di balik semua ”kementeregan itu” ada satu yang tak boleh dilupakan yaitu pandangan masyarakat dan ”sejawat” di luar profesi dokter gigi terhadap doktewr gigi yang kurang begitu mengembirakan. Masyarakat lebih suka datang ke tukang gigi karena selain lebih murah juga lebih cepat kerjanya dibanding dokter gigi yang dianggap terlalu banyak prosedur sehingga bahkan ada yang berujar ”Ibu Dokter Bodo, kerjanya lama”, yang lebih menyakitkan adalah sikap ”sejawat” yang selalu menganggap dokter gigi orang ke dua bahkan dianggap sederajat dengan profesi paramedis sehingga tidak pernah dipercaya menjadi pimpinan Puskesmas, bila dokter umumnya tidak ada maka dirangkap oleh dokter umum Puskesmas tetangga.
Bahkan dalam sebuah pertemuan seorang ”sejawat” pernah mengatakan bahwa di Puskesmas sebenarnya tidak diperlukan dokter gigi, cukup hanya perawat gigi. Menyedihkan bukan? Tapi apa hendak dikata itulah kenyataannya, untuk mendebat selalu kalah suara karena se-Kabupaten dokter giginya hanya 5 sehingga selalu kalah suara. Satu-satunya cara agar orang lain menghargai kita adalah harus ditunjukan prestasi kerja yang optimal, oleh karena itu calon dokter gigi dan dokter gigi muda yang akan dikirim ke daerah agar tidak selalu menjadi orang ke dua hendaknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan berbagai kemampuan diluar ilmu kedokteran gigi seperti kemampuan manajemen dan kemampuan memahami aneka penyakit umum sehingga bisa mengerti bila diajak diskusi oleh dokter umum, itulah jalan satu-satunya, jangan berharap ada bantuan dari orang lain ataupun lembaga lain, organisasi macam PDGI, pengurusnya apalagi yang nun jauh di Jakarta sana tidak akan memperhatikan kita-kita yang ada di daerah.

Puskesmas di Daerah Tak Selalu Berkondisi Memprihatinkan

2009-12-29T00:15:00.000-08:00

Oleh : Septia Indriasari
Dokter Gigi Puskesmas Kopang Lombok Tengah

Dentamedia No.1 Vol.5 : Januari-Maret 2001
Dalam berbagai kesempatan baik itu dalam forum resmi maupun dalam berita di massmedia sering kita melihat atau membaca kisah sedih Puskesmas di daerah, letaknya terpencil, bangunannya sederhana, peralatannya terbatas, serta tenaga medisnya tidak ada, sehingga ada anekdot yang mengatakan bahwa Puskesmas itu kepanjangan dari Pusing Keseleo Masuk Angin; dengan kata lain hanya penyakit sederhana saja yang dapat ditangani disini.
Pandangan seperti itu sudah sangat populer di tengah masyarakat sehingga tak mengherankan bila sebagian besar calon dokter gigi PTT merasa enggan untuk bertugas di Puskesmas daerah, apalagi yang terpencil dan sangat terpencil.
Ternyata hal ini tidak sepenuhnya benar sebagai contoh adalah Puskesmas Kopang Lombok Tengah, letaknya 35 Km dari Mataram, banyak yang mengira termasuk Puskesmas dengan kondisi seperti banyak diceritakan orang padahal tidak, bangunannya bagus berlantai keramik, pegawainya banyak ada 35 orang dan untuk bagian gigi ada 1 oarang dokter gigi, 2 perawt gigi, dan 1 tekniker gigi, dental unitnya termasuk moderen dan lengkap sehingga bisa dipakai untuk mengerjakan pasien apapun. Mungkin masih banyak Puskesmas daerah lain yang berkondisi baik atau bahkan lebih baiak dari Puskesmas Kopang, apalagi dengan otonomi daerah tentu daerah-daerah dengan PAD besar akan memmpunyai cukup dana untuk membanguin Puskesmas dengan kondisi dan fasilitas yang bukan mustahil tidak kalah dengan klinik-klinik di kota besar.
Dokter gigi muda tidak perlu ragu bertugas di daerah karena belum tentu kondisinya seseram yang dikabarkan orang. Daerah masih sangat membutuhkan dokter gigi, sebagai contoh disekitar Puskesmas Kopang ada 2 Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi yaitu Puskesmas Muncan (12 Km dari Kopang) dan Puskesmas Janapna (12 Km dari Kopang). Semua tempat di Pulau Lombok tidak ada yang jauh dari Ibukota Provinsi, karena pulaunya kecil, kota terjauh hanya sekitar 70 Km dari Mataram. Sekali lagi tidak usah khawatir bertugas di manapun karena semua tempat pasti ada sisi baiknya.

Iklan Turut Pengaruhi Opini Masyarakat Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi

2009-12-29T00:06:00.000-08:00

Oleh : Alfini Octavia
Dokter Gigi Puskesmas Kampung Sawah Lampung

Dentamedia No.1 Vol.5 : Januari-Maret 2001
Di era globalisasi ini masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi baik dari media cetak maupun elektronik, sesuatu yang terjadi di sebuah tempat, pada saat itu juga dapat diketahui beritanya oleh penduduk di belahan bumi yang lain; sebuah jaringan televisi kabel mengatakan bahwa definisi berita telah bergeser dari sesuatu yang telah terjadi menjadi sesuatu yang sedang terjadi. Itulah gambaran betapa dahsyatnya teknologi di bidang komunikasi.
Dampaknya terhadap dunia kesehatan gigi adalah semakin mudahnya informasi mengenai kesehatan gigi mulut sampai kepada masyarakat sehingga dokter gigi pada saat ini bukan lagi satu-satunya yang mengetahui lebih banyak lagi hal-ikhwal mengenai kesehatan gigi dan mulut.
Televisi dan radio merupakan media massa yang dapat dengan mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga penyampaian informasi termasuk dalam bentuk iklan akan lebih efektif mencapai konsumen sasaran. Apabila informasi ini sampai kepada konsumen yang mempunyai terap pengetahuan cukup tinggi maka dia akan langsung begitu saja menyerapnya melainkan akan mencernanya terlebih dahulu. Namun bila sampai pada konsumen yang mempunyai keterbatasan pengetahuan maka informasi ini akan ditelan bulat-bulat. Maka adalah bukan sesuatu yang mustahil apabila iklan tentang alat atau obat pemeliharaan kesehatan gigi dapat mempengaruhi opini masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan gigi.
Melihat kenyataan ini sudah selayaknya apabila produsen yang memproduksi produk pemeliharaan kesehatan gigi beserta biro iklannya mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat agar tidak terjadi opini yang keliru. Alangkah idealnya apabila iklan yang disajikan tidak hanya sekedar mencantumkan kelebihan-kelebihan suatu produk tetrapi juga bersifat mendidik masyarakat, misalnya mengatakan ”sikat gigi ini sangat efektif membersihkan plak tetapi karena bulu sikatnya keras tidak cocok dipakai untuk mereka yang mempunyai gusi sensitif” atau misalnya lagi dengan mengatakan ”pemakaian obat kumur yang terlalu sering dapat menganggu kesimbangan flora normal rongga mulut”.
Terpengaruhnya masyarakat oleh iklan sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif asalakan pesan yang dibawakan oleh iklan tersebut adalah sesuatu yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk mewujudkan hal ini selain diperlukan kesadaran produsen serta biro iklanya juga diperlukan pengawasan yang cukup memadai dari pemerintah.

Puskesmas Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2009-12-28T23:45:00.000-08:00

Oleh : Ronny Baehaqi
Dokter Gigi Puskesmas Klatak Banyuwangi

Dentamedia No. 4 Vol.4 : Oktober-Desember 2000
Setelah membaca artikel berjudul “Etika Kedokteran Gigi di Era Industri Jasa Kesehatan” yang dimuat dalam DENTAMEDIA Nomor 2 Volume 4, ada satu bahasan menarik yang dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam yaitu kekhawatiran bahwa di era Otonomi Daerah, fungsi Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan sosial akan berbenturan dengan fungsi Puskesmas sebagai salah satu sumber PAD.
Tentu asumsi itu muncul karena kenyataan dilapangan saat ini ada beberapa daerah yang memberikan target PAD kepada Puskesmas dengan kaku sama dengan target perolehan PBB pada Pak Camat, akibatnya karena ingin member laporan “baik” banyak Kepala Puskesmas yang mengatur laporan agar tiap bulan sesalu sesuai target.
PAD yang diperoleh dari Puskesmas berasal dari restribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan, biasanya diputuskan dengan Perda. Seperti juga restribusi yang dikelola dinas-dinas lain restribusi yang dipungut oleh Puskesmas pun ditarget minimal harus Rp. Sekian setiap bulan, bila tidak mencapai target sebenarnya tidak ada sangsinya tapi bisa menurunkan kondite pejabat yang bertanggung jawab apalagi biasanya diumumkan terbuka pada rapat Kepala Puskesmas atau antar Kepala Dinas yang cukup membuat merah muka bila dibumbui komentar macam-macam.
Seharusnya setipa pejabat daerah menyadari bahwa fungsi Puskesmas sebenarnya bukan “menyehatkan orang sakit” tetapi “mencegah orang sehat menjadi sakit”, berarti prestasi Puskesmas harus diukur dari menurunnya jumlah orang sakit di wilayah kerjanya, bila diukur dari hasil perolehan restribusi berarti justru Puskesmas yang tidak berhasil menjalankan misinya yang dinilai baik karena restribusi banyak identik dengan orang sakit banyak.
Untuk mencegah hal ini terjadi diperlukan pemahaman mendalam dari pejabat daerah untuk tidak mengeneralisasikan semua sector, selain itu perlu juga diatur dengan lebih proposional distribusi hasil restribusi anatara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Pemda agar dana yang terkumpul dapat kembali dipergunakan untuk masyarakat.

Tantangan dan Peluang Karier Dokter Gigi

2009-12-28T23:24:00.000-08:00

Oleh : Emmyr F. Moeis
Staf Pengajar FKG Universitas Padjadjaran

Dentamedia No. 4 Vol. 4 : Oktober-Desember 2000
Berbicara mengenai karier dokter gigi di Indonesia tidak terlepas dengan pengertian dan pengembangan karier yang identik dengan pengembangan kemajuan dokter gigi sebagai pribadi dalam meniti kehidupan (progress through life) dan pengembangan jabatan atau posisi dalam suatu organisasi pemberi pelayanan kesehatan (misalnya PNS di Puskesmas) yang diperoleh dokter gigi karena prestasi dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan jabatannnya.
Di masa mendatang setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat hiudup secara produktif dan berkualitas, seperti kita ketrahui AFTA akan sudah dimulai tahun 2003. Tentunya seorang dokter gigi Indonesia harus dapat tampil sebagai sumberdaya manusia yang berpedoman pada quality health manpower, bila tidak ingin tertinggal oleh sejawat dokter gigi asing yang mulai berdatangan ke Indonesia.
Pelajaran Masa Lalu
Masyarakat berperilaku berobat bila sudah terasa sakit atau berobat bila sudah terlambat.Terjadi kecenderungan peningkatan penyakit gigi dan mulut dalam 20 tahun terakhir, ini memberikan dampak yang sangat berarti di tengah masyarakat sepertigangguan fungsi pengunyahan, bicara, dan gangguan estetika.
Sampai saat ini bentuk pelayanan kepada masyarakat masih menganut paket dari pusat belum ada otoritas bagi tiap Puskesmas untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat di sekitarnya.
Gambaran Masa Depan
Masyarakat sebagai pengguna jasa akan makin menuntut pelayanan yang modern, canggih, dan lebih bermutu. Tempat pelayanan kesehatan (provider) yang selama ini di dominasi instansi pemerintah akan bergeser kepada pelaku usaha swasta baik itu dari dalam maupun luar negeri. Sistem pembayaran yang selama ini menganut pola out of pocket payment akan mulai digantikan oleh system asuransi.
Dari segi penentu kebijakan peran pemerintah akan bergeser menjadi pengendali (steering) serta mengurangi perannya sebagai pelaksana kecuali bagi penduduk kurang mampu. Organisasi profesi seperti PDGI akan memiliki peranan yang lebih kuat dalam menentukan peraturan dan standar pelayanan medik.
Tantangan dan Peluang
Permintaan akan pelayanan yang bersifat kosmetika dan rehabilitative akan meningkat pesat, namun kapasitas pendidikan di dalam negeri berjalan lebih lamban dari pada kemajuan teknologi dan permintaan konsumen. Pelayanan akan dituntut lebih canggih, bermutu, dan efisien sehingga akan diperlukan modal besar untuk memenuhinya, yang akan sulit ditanggung oleh model praktek solo practitioner.
Perkembangan system asuransi akan mengurangi pola pembayaran langsung dari pasien, dengan system ini akan makin banyak masyarakatyang datang ke dokter gigi tapi tariff praktek tidak dapat lagi ditentukan secara sepihak oleh dokter gigi karena posisi tawar pasien telah diambil alih oleh periusahaan asuransi yang tentu saja menginginkan pembayaran seminimal mungkin.
Investor swasta dengan orientasi provit akan makin banyak yang bergerak di sector swasta tetapi akan terkonsentrasi di pusat-pusat pembangunan serta cenderung memilih pasar menengah ke atas. Prinsip “kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat” yang selama ini berlaku di dunia kesehatan akan bergeser menjadi “tuntutan kebutuhan masyarakat” seiring dengan makin berkembangnya pemikiran dan wawasan masyarakat.
Penutup
Dalam hal assessment epidemologi dimana terjadi penurunan penyakit infeksi dan bertambahnya proporsi penduduk usia tua akan menjadi dasar pengembangan profesi dokter gigi di bidang spesialistis. Mengiringi kondisi ini pendapatan dan pendidikan masyarakat akan makinn berkembang, mereka menjadi banyak tahu termasuk mengenai hal-hal yang menyangkut kesehatan gigi dan mulut, hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang diberikan agar tuntutan masyarakat senantiasa dapat terpenuhi.
Sudah saatnya dikembangkan program quality assurance dalam rangka menjaga mutu profesi dalam era persaingan global, sehingga setiap dokter gigi akan selalu melakukan aktualisasi diri agar senantiasa berkualitas dan berwawasan luas melalui pola be creative, searching for the unseen, touching the untouchable, reaching for the impossible for a brighter tomorrow.